Telco RI: Internet Melejit, Industri Tertekan

Kalian mungkin sering mendengar tentang pembangunan infrastruktur digital yang begitu digembar-gemborkan. Namun, dibalik euforia tersebut, tersimpan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan. Infrastruktur telekomunikasi, yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan bangsa, justru terbebani oleh berbagai permasalahan. Terutama, kecenderungan memperlakukan infrastruktur yang dibangun di atas Barang Milik Daerah (BMD) hanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Infrastruktur telekomunikasi bukan sekadar menara dan kabel. Ia adalah urat nadi informasi vital yang menopang berbagai aspek kehidupan modern. Layanan publik, pemerintahan, dan ekonomi digital bergantung sepenuhnya pada ketersediaan infrastruktur yang handal dan merata. Menganggapnya hanya sebagai aset komersial adalah sebuah kesalahan strategis. Hal ini dapat menghambat pembangunan nasional dan memperlebar kesenjangan digital.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) telah mengangkat isu ini sebagai “telco paradox”. Sebuah kondisi di mana industri telekomunikasi justru tertekan di tengah tuntutan percepatan penggelaran infrastruktur digital. Bayangkan, ketika kebutuhan akan koneksi internet semakin meningkat, industri justru dihadapkan pada beban regulasi yang tinggi dan biaya operasional yang membengkak.

Data industri menunjukkan bahwa beban regulasi operator telekomunikasi di Indonesia masih berada di atas 12% dari pendapatan kotor. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang idealnya berada di bawah satu digit. Beban regulasi yang tinggi ini menjadi penghambat nyata bagi perluasan infrastruktur digital, termasuk penggelaran 5G dan serat optik hingga ke wilayah terpencil.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menjelaskan bahwa industri telekomunikasi sedang menghadapi anomali ekonomi yang serius. Lalu lintas data tumbuh pesat, mencapai 20-30% per tahun, namun pertumbuhan pendapatan industri hanya berkisar 3-5%. Kesenjangan ini menciptakan tantangan besar bagi operator dalam melakukan reinvestasi dan pemeliharaan jaringan.

Pertumbuhan lalu lintas data yang signifikan menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan bandwidth. Kalian semua pasti merasakan peningkatan kebutuhan akan internet cepat, bukan? Namun, pertumbuhan pendapatan industri yang lambat menciptakan kesenjangan yang mengkhawatirkan. Operator kesulitan untuk mengimbangi investasi (CAPEX) yang harus dikeluarkan dengan pengembalian yang diperoleh.

Jika kondisi ini dibiarkan, kemampuan operator untuk melakukan reinvestasi dan pemeliharaan jaringan akan terus tergerus. Akibatnya, kualitas layanan dapat menurun dan pemerataan akses digital akan terhambat. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus.

Hambatan tidak hanya datang dari regulasi nasional. Di tingkat lokal, biaya sewa aset daerah dan perizinan penggelaran kabel juga menjadi masalah. Di beberapa lokasi, biaya tersebut dilaporkan meningkat hingga 300-400% tanpa standardisasi yang jelas. Ini bukan sekadar angka di kertas, melainkan penghambat nyata yang membuat biaya logistik digital menjadi mahal dan tidak efisien.

Biaya yang tidak terstandarisasi ini menciptakan ketidakpastian bagi operator dan menghambat investasi. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa infrastruktur telekomunikasi adalah kepentingan bersama dan harus difasilitasi, bukan justru dibebani.

Kehadiran pemerintah sangat dinilai sebagai angin segar bagi industri. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah perlu memastikan otonomi daerah dalam pengelolaan aset tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat demi keberlangsungan layanan publik. Selain itu, pemerintah juga perlu mengurangi beban regulasi dan menyederhanakan proses perizinan.

Solusi untuk mengatasi “telco paradox” ini tidaklah sederhana. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait. Beberapa solusi strategis yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Standardisasi biaya sewa aset daerah dan perizinan penggelaran kabel.
• Pengurangan beban regulasi bagi operator telekomunikasi.
• Pemberian insentif bagi operator yang berinvestasi di wilayah terpencil.
• Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
• Peningkatan kesadaran akan pentingnya infrastruktur telekomunikasi bagi pembangunan nasional.

Kita harus melihat infrastruktur telekomunikasi sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya sebagai sumber pendapatan jangka pendek. Pembangunan infrastruktur digital adalah kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Investasi dalam infrastruktur adalah investasi dalam masa depan.

Masa depan industri telekomunikasi Indonesia bergantung pada bagaimana kita mengatasi tantangan yang ada saat ini. Jika kita mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengurangi beban regulasi, industri telekomunikasi akan mampu berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Kalian semua, sebagai bagian dari masyarakat digital, memiliki peran penting dalam mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. Dukunglah kebijakan yang berpihak pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan jangan ragu untuk menyuarakan aspirasi kalian. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih terhubung, lebih maju, dan lebih sejahtera. “Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengubah cara kita berpikir dan bekerja.”